KPK Temukan Aneka Korupsi di BPN RI

Jakarta, Conans.Com – Sistem birokrasi dan pelayanan public di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dinilai masih bermasalah. Dari pungutan liar sampai dengan praktek percaloan masih kerap terjadi hingga saat ini. Akibatnya masyarakat pemohon pelayanan menjadi korban.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Jasin, di Jakarta belum lama ini, saat dimintai komentarnya apakah tidak pernah menyentuh atau melakukan sidak di lembaga pertanahan.

“Belum ada perubahan signifikan. Di lembaga BPN dengan masih ditemukannya banyak calo dan pengguna jasa yang bebas keluar masuk back office,” ujar  Jasin, seusai memberikan keterangan sebagai saksi atas kasus penyalahgunaan jabatan dan dugaan korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknup pejabat tinggi KPK di bilangan Mabes Polri Jakarta, minggu lalu.

Tidak hanya kasus percaloan, pemerasan yang melibatkan salah seorang pejabat BPN juga terjadi. Pada tahun 2007, KPK telah menangkap Kepala Kantor Pertanahan Surabaya yang sedang melakukan permintaan uang terhadap pengguna jasa. “Kini yang bersangkutan telah dijatuhi 15 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya,” ujarnya.

Indikator lain, lanjut Jasin, dalam inspeksi mendadak (sidak) layanan Pertanahan  dilakukan oleh pimpinan KPK di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Kantor Pertanahan Jakarta Utara, masih ditemukan kasus pungli. Namun, Wakil Ketua KPK tidak menyebutkan secara rinci hasil temuannya itu.

Di tempat terpisah, bertempat di Aula Prona Gedung BPN RI Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (14/10), Organisasi Koordinasi dan Monitoring Evaluasi (KORMONEV) Percepatan Pemberantasan Korupsi BPN RI dan Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan kegiatan sosialisasi gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Acara yang dibuka oleh Sekretaris Utama (Sestama) BPN RI, Managam Manurung, dihadiri oleh pejabat eselon I dan II BPN RI, para auditor dan pejabat pembuat komitmen dilingkungan BPN RI.

Acara ini dilakukan guna untuk pencegahan terjadinya indikasi korupsi di di tubuh BPN RI yang dilakukan oleh oknum pejabat BPN Kantor Wilayah maupun kantor pertanahan setempat.

“Jangan segan laporkan saja ke pusat (BPN Pusat-red), apabila ada temuan seperti itu. Asalkan data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Managam, kepada Koran Trans, di ruang kerjanya,  baru-baru ini.

Kepala BPN RI Djoyo Winoto P.hd menyebutkan, tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Penegasan itu dikemukakannya menyusul berbagai upaya telah dilakukan oleh BPN RI seperti Program 6 tahun 2009, Larasita, Prona, dan Ajudikasi.

“Semua program itu untuk percepatan prosedur pengaturan dan pelayanan oleh BPN RI dalam meningkatkan kepercayaan kepada bagi masyarakat terkait program pemerintahan Presiden RI dan BPN RI yang disebut Pembaharuan Agraria atau Reporma Agraria,” ujar Djoyo Winoto P.hd, saat upaacara dalam rangka peringatan Hari Agraria Nasional ke-49 yang diperingati setiap tanggal 24 September diadakan di halaman BPN RI, Jumat (02/10).

Bertindak selaku Pembina upacara Kepala BPN RI Djoyo Winoto  Ph.D dan Inspektur Upacara, Kasubdit Tematik Wilayah Khusus KGS Zulkitli AM. Upacara diikuti oleh seluruh jajaran Eselon I, II, III dan IV serta karyawan-karyawati BPN RI. Dan hadir pula para undangan Dharma Wanita Persatuan, mantan pejabat BPN RI, Ketua REI, Ketua IPPAT dan ketua KPA.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: