SEJARAH HUBUNGAN AGAMA DAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

1. Zaman Kerajaan/Kesultanan

Dalam struktur pemerintahan zaman raja-raja dan kesultanan di Indonesia, urusan agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peran raja/sultan dan pejabat pemerintah lainnya.

Sementara di tingkat kabupaten sampai tingkat desa terdapat jabatan mufti, qodhi, penghulu, modin (lebai,kayim) dan jabatan agama lainnya. Jelaslah bahwa instansi agama sejak pemerintahan para raja/sultan telah berakar dalam budaya bangsa kita.

2. Zaman Hindia Belanda

Pemerintah Hindia Belanda secara normative bersifat netral menghadapi urusan keagamaan, yakni sebatas menyangkut kepentingan undang-undang dan ketertiban umum meski kenyataannya selalu berkaitan kepentingannya sebagai penjajah. Semua urusan dan kepentingan agama khususnya Islam menjadi wewenang berbagai instansi.

Dengan kata lain dipisah-pisah dalam berbagai instansi sesuai dengan kepentingan politik penjajahan. Urusan Haji, Perkawinan, Pengajaran Agama, Zakat Fitrah, urusan Masjid, Pengangkatan Penghulu, dan lain-lain, menjadi wewenang Departemen Van Binnenlandsche Zaken, Mahkamah Islam Tinggi, Raad Agama (Pengadilan Agama) serta penasehat-penasehat Pengadilan Negeri oleh Departemen Van Justitie.

Pergerakan organisasi keagamaan oleh Kantoor Der Adviseur Voor Inlandsche En Mohhammedadnsche Zaken, dan urusan Peribadatan diurus oleh Departement Van Onderwijs En Eredienst, terutama untuk umat Nasrani. Khusus pengesahan suatu organisasi gereja (Kagernoot Schap) merupakan wewenang langsung Gubernur Jenderal.

3. Zaman Jepang

Di zaman pendudukan Jepang, pada umumnya aturan-aturan yang berhubungan dengan urusan keagamaan tidak banyak mengalami perubahan, kecuali penghapusan Kantor Der Adviseur Voor Inlandsche En Mohammedadnsche Zaken. Sebagai gantinya didirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama) yang menjadi bagian dari Gunseikanbu. Sedangkan di daerah-daerah diadakan Shumuka (Kantor Agama Daerah) sebagai bagian dari Pemerintah Karesidenan (Shu). Shumubu memiliki fungsi sama seperti sebelumnya, yaitu :

  1. Memberikan advis-advis (nasehat atau pertimbangan) dalam soal ke-islaman.
  2. Menjalankan penyelidikan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan politik pergerakan Islam.

Dalam prakteknya fungsi tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena suasana politik menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, menyebabkan Jepang lebih berkonsentrasi menghadapai perang melawan Sekutu.

4. Zaman Indonesia Merdeka (Lahirnya Departemen Agama)

UUD 1945 yang lahir sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 mengamanatkan dalam Bab XI tentang agama pada Pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa :

  1. Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
  2. Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu2.

Pokok pikiran dua hal di atas, terdapat pada Pembukaan yang merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara, falsafah hidup, dasar hokum, dan sumber hokum bernegara dan bermasyarakat. Walaupun demikian Negara Indonesia bukanlah Negara berdasarkan satu agama, juga bukan Negara sekuler. Dalam suatu Negara agama, sumber hokum adalah kitab suci. Sedangkan dalam Negara sekuler, agama dipisahkan sama sekali dengan urusan Negara. Kalau pada zaman Hindia Belanda dan pada zaman Jepang umat Kristen merasa tertekan dan Pastur serta para Domine banyak mendapat perlakuan tidak wajar, maka di zaman Indonesia Merdeka, semua pemeluk agama diperlakukan sama. Pemerintah memberikan pelayanan dan bimbingan kepada semua masyarakat beragama dalam rangka membina keutuhan dan persatuan bangsa.

Pada tanggal 03 Januari 1946 lahirlah Departemen Agama yang awalnya bernama Kementrian Agama, sebagai salah satu bagian dari aparatur pemerintah Republik Idonesia. Dalam kementrian Agama kewenangan yang menyangkut bidang kehidupan beragama, yang semula tepencar-pencar, ditempatkan dalam satu wadah. Lahirnya Departemen Agama tersebut adalah hasil keputusan aklamasi anggota Badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) berdasarkan usul dalam siding Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tanggal 11 Nopember 1945 yang bunyinya sebagai berikut : “ Mengusulkan supaya dalam Negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambilkan kepada Kementrian Agama yang khusus dan tersendiri3.

Tokoh-tokoh yang menyampaikan usul tersebut adalah KH. Abu Dardiri (Banyumas, Jawa Tengah), M. Saleh Suaidi dan M. Sukoso Wirjosaputro yang kemudian didukung oleh Moh. Natsir, Dr. Mawardi, Dr. Marzuki Mahdi dan N. Kartosudarmo, dan lain-lain.

Menurut informasi lisan dari salah seorang ex anggota BPKNIP, usul itu diterima dengan aklamasi oleh semua anggota. Dan dengan demikian pada saat itu tidak ada satu suarapun yang menolak pembentukan Departemen Agama. Bahkan menurut sumber informasi tersebut, pada waktu itu antara KNIP sebagai lembaga legislative dengan cabinet sebagai lembaga eksekutif tidak Nampak perbedaan yang tegas. Sebab, semuanya sama-sama berpikir untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia.

Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa Presiden Soekarno waktu itu member isyarat kepada Wakil presiden moh. Hatta, yang kemudian berdiri dan Wakil Presiden itu menyatakan secara spontan bahwa : adanyaKementrian Agama tersendiri mendapatkan perhatian pemerintah. Sebagai realisasi dari perhatian pemerintah itu, dikeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor1/SD tanggal 03 Januari 1946, yang diantaranya berbunyi : Presiden Republik Indonesia mengingat usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja komite Nasional Indonesia Pusat, memutuskan : “Mengadakan Kementrian Agama”.

Dengan lahirnya Departemen Agama, mungkin ada golongan yang menganggap bahwa kehadiran Departemen Agama itu dirasakan sebagai konsesi yang terlalu besar bagi mereka yang menikmati hak-hak istimewa sebelum kemerdekaan Indonesia. Namun hendaknya disadari, bahwa consensus untuk mempertahankan bentukan bangsa ini telah diusahakan oleh para pendiri Negara melalui pertuakran pikiran dan proses historis, sehingga kita tiba pada kenyataan yang kita terima dewasa ini.Selanjutnya bila ada pikiran-pikiran untuk merubah consensus nasional itu, dikhawatirkan bahwa consensus yang telah dicapai sejak dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia hingga dewasa ini, semuanya akan menjadi mentah kembali, yang akan mengakibatkan goyahnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Mungkin pula ada yang merasa bahwa kehadiran Departemen Agama dalam struktur organisasi Pemerintah sebenarny masih kurang dibandingkan dengan rumusan piagam Jakarta. Namun mereka perlu menyadari pula, bahwa Piagam Jakarta walaupun mengalami pencoretan tujuh kata, buknlah dicoret seluruhnya, bahkan Piagam Jakarta telah menjadi Pembukaan UUD tahun 1945 minus tujuh kata dan dengan pencoretan kata itu, kewajiban menjalankan syari’at agama bukan lagi diwajibkan oleh pemerintah, tetapi merupakan kewajiban yang diterima langsung dari Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan ajaran agama masing-masing. Dan selanjutnya kehadiran Departemen Agama di Negara Republik Indonesia tercinta ini, merupakan jaminan atas terlaksananya Bab Agama dari UUD tahun 1945, yang memberikan jaminan terhadap kebebasan untuk menganut agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Sebagai tindak lanjut terbentuknya Kementrian Agama dikeluarkan Maklumat Kementerian Agama nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menetapkan bahwa :

1. Shumuka yang dalam zaman Jepang termasuk kekuasaan Presiden berubah nama menjadi Jawatan Agama Daerah di bawah kementerian Agama.

2. Hak Mengangkat Penghulu Landraat(sekarang bernama Pengadilan Negeri). Ketua dan Anggota Landraat Agama diserahkan kepada Kementerian Agama

3. Hak untuk mengangkat Penghulu Masjid yang dahulu ada dalam tangan bupati, diserahkan kepada Kementerian Agama.

Sebelum keluarnya Maklumat Kementerian Agama tersebut diatas, Menteri Agama yang pertama, H. Rasyidi, BA pada konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta tanggal 17 s/d 18 maret 1946 menyatakan sebagai berikut :

Untuk memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap UUUD BAB XI pasal 29 yang menerangkan, bahwa ”Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaanya itu”. (ayat 1 dan 2).

Maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah NOmor 33 Tahun 1948, jo Nomor 8 Tahun 1950 yang isinya menetapkan tugas-tugas kewajiban Departemen Agama sebagai berikut :

a.  Melaksanakan azas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya;

b.  Menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya;

c.  Membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran-aliran agama yang sehat;

d.  Menyelenggarakan, memimpin, dan mengawasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri;

e.  Menjalankan, memimpin, menyokong serta mengamat-amati pendidikan dan pengajaran di madrasah-madrasah dan perguruan agama lainnya;

f.  Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pelayanan rohani kepada anggota-anggota tentara, asrama, rumah-rumah penjara dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu;

g.  Mengatur, mengerjakan dan mengamat-amati segala hal yang bersangkutan dengan pencatatan pernikahan, rujuk dan talak orang islam;

h.  Memberikan bantuan materiil untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat peribadatan, masjid-masjid, gereja-gereja, dan lain-lain;

i.  Menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pengadilan agama dan Mahkamah Islam Tinggi;

j.  Menyelidiki, menentukan, mendaftar dan mengawasi pemeliharaanwakaf-wakaf;

k.  Mempertinggi kecerdasan umum dalam kehidupan bermusyawarah dan hidup beragama.

Dengan ketentuan seperti termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 tersebut Nampak bahwa tugas Departemen Agama dalam Pemerintahan Republik Indonesia ini ialah sebagai pendukung dan pelaksana utama daripada azas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama dalam falsafah Negara “Pancasila’. Disamping itu, dari formulasi ke 12 pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut Nampak bahwa Pemerintah secara serius merasa wajib memaji8kan perkembangan rakyat, baik rohani maupun jasmani. Tegasnya Negara berjanji akan memelihara kerohanian rakyat sebagai manifestasi dari segala persoalan yang bertalian dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, yang pada hakekatnya merupakan janji membantu perkembangan kerohanian rakyat, yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Kementrian Agama, atas dasar penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama setiap rakyat Indonesia.

PP Nomor 33/1948 jo Nomot 8/1950 dipertegas lagi berdasarkan Keppres Nomor 45 Tahun 1974, lampiran 14, Bab 1 Pasal 2 yang berbunyi :

“Tugas pokok Departemen Agama adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama”.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan lahirnya Departemen Agama merupakan produk dari struktur sosiso cultural yang telah berakar dalam system pemerintahan sejak zaman kerajaan-kerajaan/kesultanan-kesultanan ibarat dua sisi mata uang yang berbeda maka tegaknya Negara Republik Indonesia, eksisnya Departemen Agama, Hapusnya Departemen Agama berarti Runtuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Selengapnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: