Kepala KUA Se-DKI Lecehkan Instruksi Menag No. 2 Tahun 2004

Jakarta, CN – Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Departemen Agama, sehingga pelayanan prima dari kantor itu sangat diharapkan.

Kenyataan di lapangan ternyata bertolak belakang dengan Instruksi Menteri Agama RI, Nomor 2 tahun 2004 tentang peningkatan pelayanan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Seperti diketahui untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama, dipandang perlu mengeluarkan instruksi pelaksanaanya. Maka M Basyuni selaku Menteri Agama RI, menginstruksikan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia dan pertama memmerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan di lingkungan masing-masing, agar tidak memungut biaya tambahan terhadap pernikahan yang dilaksanakan. Sesuai dengan standar pelayanan hanya sebesar Rp. 30.000,- sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000.

Namun, kenyataan di lima wilayah DKI Jakarta, biaya nikah paling murah dipungut sebesar Rp. 500.000,- Itu diluar uang pendaftaran yang bervariasi relative,  dan jarang tarifnya tergantung kepada pimpinannya masing-masing. Ada yang memungut sebesar Rp. 150.000,- s/d Rp. 200.000,-

Hal itu bisa dibuktikan. “Penghulu KUA Ciracas, Fa’san bahkan memungut biaya nikah sebesar Rp. 500.000,- kepada setiap pasangan calon pengantin,” ungkap sumber yang tidak mau disebutkan identitas dirinya kepada Koran Transaksi.

Maka jabatan kepala KUA menjadi rebutan. Bahkan, ada pejabat yang sudah menjabat Kepala Seksi Urusan Agama Islam (URAIS) mengajukan permohonan untuk memilih jabatan penghulu di KUA Kecamatan Pulo Gebang dan selanjutnya diangkat menjadi Kepala KUA Kepulauan Seribu, hanya sebagai transit 6 bulan.

Sekarang ini yang bersangkutan dimutasi menjadi Kepala KUA Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Singkat kata yang tujuannya sudah jelas semata untuk mencari keuntungan pribadi dan memperkaya diri melalui jabatan yang dipangkunya itu.  Kenapa tidak, karena gaji dapat, gaji 13 pun dapat, ditambah lagi dengan pelayanan nikah yang dilaksanakan dengan memungut biaya nikah diluar tarif yang telah ditentukan.

Seharusnya Kasi Urusan Agama Islam (URAIS) Kandepag Kodya Jakarta Timur H Jawa ditanggap dengan masalah tersebut. “Hal itu penting untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat,” kata Ketua LSM Control Sosial Pendayaan M Purba SH, ketika ditemui, di ruang kerjanya, belum lama ini. (BBL)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: