Kiprah Ombudsman Masih Tersandera

CN, Jakarta – Ombudsman dari 85 negara membicarakan perkembangan yurisdiksi dan kewenangan Ombudsman di masing-masing. Delegasi Indonesia menyampaikan perkembangan penting eksistensi dan peradilan dari Komisi Ombudsman Nasional (KON) menjadi Ombudsman Republik Indonesia.

Peralihan itu merupakan amanat Undang-Undang No. 37 tahun 2008, yang disahkan dan berlaku mulai 7 Oktober 2008. Undang-Undang ini lahir untuk mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional.

Dalam pertemuan itu, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Antonius Sujata, didampingi AB Susanto (Managing Partner Jakarta Consulting Group),  serius menghadiri konperensi International Ombudsman Institute (IOI) di Stockholm Swedia, 9-12 Juni lalu.

Hasymi Muhammad, staf  Pusat Informasi dan Komunikasi Ombudsman RI menyatakan, keikutsertaan Indonesia ke pertemuan IOI antara lain untuk memperkuat Ombudsman dengan berbagai instrumen baru sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008. Ajang ini sekaligus menjajaki kemungkinan kerjasama dengan lembaga sejenis di luar negeri.

Kehadiran pada konperensi IOI bukanlah satu-satunya aktivitas Ombudsman sepanjang semester pertama 2009. April lalu, Ombudsman kedatangan tamu dari Kedubes Korea Selatan dalam rangka penjajakan kerjasama. Untuk pembenahan organisasi Ombudsman ke depan, Ombudsman juga telah menggelar diskusi publik di sejumlah tempat. Antara lain di Surabaya dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Tujuh bulan setelah berlakunya UU Ombudsman, Pemerintah juga berusaha memperkuat struktur organisasi Ombudsman RI, yakni dengan membentuk Sekretariat Jenderal. Kedudukan, tugas, fungsi dan organisasi Setjen Ombudsman itu dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2009. Perpres ini merupakan amanat langsung dari pasal 13 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Seorang sumber mengatakan selama ini kiprah Komisi Ombudsman Nasional tersandera lantaran tak ada pejabat yang secara khusus menangani kesekretariatan. Urusan-urusan administrasi tetap ditangani komisioner.

Sekretaris Jenderal bertugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman. Selain pelayanan dalam menyusun rencana dan program, Setjen juga bertugas melayani administrasi kerjasama Ombudsman dengan lembaga lain. Kehadiran Setjen berpotensi memperkuat organisasi Ombudsman, apalagi Setjen adalah pejabat pemerintah dengan jabatan struktural eselon I-a. Setjen Ombudsman Nasional diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul Ketua Ombudsman.

Kelak akan ada tiga kepala biro, yang masing-masing membawahi bagian dan subbagian. Perpres No. 20 Tahun 2009 juga memungkinan pengangkatan pejabat fungsional di lingkungan Setjen. Setjen bertugas mengawasi satuan-satuan kerja di bawahnya.

Peran Ombudsman memang semakin mendapat tempat. RUU Pelayanan Publik yang baru disetujui DPR beberapa hari lalu menyinggung satu bagian khusus tentang Ombudsman. Pasal 46 menguraikan penyelesaian pengaduan atas pelayanan publik melalui Ombudsman. Di sini, Ombudsman menjalankan fungsi mediasi dan konsiliasi.

Dengan demikian, masyarakat yang mendapatkan pelayanan tidak memuaskan dari penyelenggara negara tidak perlu khawatir lagi. Pasalnya, Selasa (23/06) lalu, DPR telah mengesahkan RUU Pelayanan Publik. Pada naskah final RUU, terdapat tiga jalur proses penyelesaian pengaduan apabila masyarakat tidak puas atas pelayanan publik. Ketiga jalur itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1), terdiri dari penyelenggara pelayanan publik terkait, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan DPR/DPRD.

Saat menyampaikan laporan panitia kerja (Panja) RUU Pelayanan Publik, Ketua Panja Sayuti Asyathri menjelaskan keberadaan tiga jalur ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengadu. Masyarakat dibebaskan untuk memilih jalur penyelesaian yang mereka inginkan. “Sehingga hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi,” Sayuti menambahkan.

Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Sulastio berpendapat alih-alih mempermudah, tiga jalur yang diatur dalam RUU Pelayanan Publik justru membingungkan. Keberadaan tiga jalur penyelesaian itu, kata Sulastio, menunjukkan bahwa Panja sepertinya tidak yakin model penyelesaian pengaduan masyarakat seperti apa yang akan diterapkan.

“Ada kebingungan di level pembuatnya. Di satu sisi mereka tidak ingin ada lembaga baru, tapi di sisi lain tidak yakin dengan Ombudsman, sehingga DPR diseret-seret. Selain itu, disebut bahwa masyarakat bisa membentuk lembaga pengawas. Jadi makin banyak lagi lembaga. Saya melihat ini karena para pembahasnya yang bingung,” ujarnya.

Terlepas dari itu, Sulastio berpendapat ketiga jalur yang tersedia dalam RUU memiliki kekurangan dan kelebihan. Sebagai contoh, jalur DPR, baik pusat maupun daerah, berpotensi disusupi kepentingan tertentu dalam proses penyelesaian pengaduan masyarakat. Apalagi, belakangan ini reputasi parlemen dari aspek integritas, memburuk.

Kalaupun diberi kewenangan menangani pengaduan masyarakat, Sulastio usul agar DPR hanya menangani pengaduan yang terkait bidang kebijakan dan anggaran. Di luar itu, khususnya yang berkaitan dengan aspek teknis, Sulastio khawatir akan dimanfaatkan oknum-oknum anggota dewan yang berprilaku koruptif. “Jika level DPR ini masuk ke persoalan teknis seperti pelayanan kesehatan, akan makin rentan permainan uang di dalamnya. Apalagi kalau menjelang pilkada itu pasti akan berbeda pendekatannya,” katanya.

Untuk pelayanan teknis, seperti kesehatan dan pendidikan, Sulastio lebih menyarankan diselesaikan melalui ORI. Ia yakin, keadilan yang dicari masyarakat lebih dapat diakomodir oleh ORI ketimbang DPR atau DPRD yang notabene adalah lembaga politis. “Harus dikawal oleh masyarakat, yakni melalui pressure media sehingga pihak terlapor ini mau tidak mau punya pilihan dia harus menjalankan,” ujarnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: